Artikel Tentang Budaya Politik Parokial

Budaya Politik Parokial: Masyarakat Acuh?

Budaya politik parokial merupakan budaya politik yang terdapat dalam suatu masyarakat, dimana masyarkat tersebut tidak memiliki partisipasi, bahkan tidak peduli sama sekali terhadap perkembangan politik negaranya.

Masyarakat yang memiliki budaya politik ini lazimnya tinggal di pedalaman yang menutup diri terhadap perubahan social dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga mereka cukup saja mewakilkan aspirasinya kepada kepala adat jika ada hal-hal yang berkaitan dengan event politik yang diselenggarakan oleh negara misalnya pemilu, pilleg, pilkada dan sebagainya.

Dalam budaya politik parochial terdapat integrasi antara pemimpin politik dengan pemimpin lainnya, misalnya pemimpin agama, ekonomi, budaya. Seorang kepala adat memimpin segala hal tak hanya politik ketika menjadi wakil masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, tapi sekaligus menjadi pemimpin agama pada upacara upacara keagamaan, pemimpin ekonomi ketika mempertahankan hidup (survival) keluarga dan warganya dengan bertani, berkebun, berburu, dan sebagainya. Juga sebagai pemimpin budaya yang harus menjagaga adt istiadat supaya tidak dipengaruhi oleh budaya lain yang dapat merusak kearifan local.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pendidikan yang rendah memicu budaya politik parochial semakin kuat tertanam dalam keyakinan masyarakat. Sebenarnta tak hanya masyarakat pedalaman, tak menutup kemungkinan juga masyarakat perkotaan jika tingkat partisipasi politik miim bias dikategorikan memiliki budaya politik yang sama dengan sebab yang berbeda.

Jika pada masyarakat pedalaman budaya politik parokial terjadi terjadi karena kurangnya pendidikan sehingga akses informasi terhadap pendidikan politik sangat minim, maka pada masyarakat perkotaan justru sebaliknya, meskipun pendidikannya relative lebih baik dan didukaung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk pendidikan politik, justru karena informasi dari media cetak dan elektronik seputar masalah politik Negara yang tak ada habisnya mengakibatkan masyarakat kota menjadi hilang harapan (hopeless) terhadap sistem politik yang sedang berjalan

Budaya politik parokial rentan sekali dimanfaatkan, sebab sifatnya desentralisir. Di pedalaman, ketua adat menjadi pemimpin politik masyarakat sekitarnya. Jika ketua adat berhasil dirayu dengan uang, jabatan, dan lain-lain lalu siap mengarahkan masyarakatnya untuk memilih seseorang atau suatu partai tanpa masyarakat ketahui terlebih dahulu. Itulah kekurangan yang mungkin sering dimanfaatkan oknum tertentu.

Pemerintah memiliki tanggung jawab ;ebih dalam mengubah budaya politik parochial ini supaya tingkat partisipasi masyarakat dalam politik meningkat melalui peningkatan kualitas pendidikan yang merata ke semua wilayah Indonesia terutama daerah-daerah terpencil yang harus diprioritaskan. Diharapkan dengan meningkatkan kualitas pendidikan bukab hanya partisipasi politik yang meningkat namun juga ekonomi, social, dan budaya mengalami perkembangan.